Pergulatan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Perpektif Hukum

Abstract

Peran Lembaga Pendidikan adalah untuk menyinari kegelapan dan menstimulasi rasionalitas dalam 
perolehan pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Namun, perolehan gelar doktoral bergengsi terjadi di 
dalam Lembaga Pendidikan, meskipun peraturan ideal untuk pemberian gelar doktoral bergengsi 
menetapkan batas-batas yang ketat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif. Kami menemukan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut di atas menimbulkan banyak celah 
hukum, yang dimanfaatkan oleh para pemimpin universitas dan aktor politik. Peraturan dan 
implementasinya tampaknya tidak sesuai dengan hukum, yang berarti peraturan tersebut tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Namun, tidak mungkin untuk melakukan perubahan karena sulitnya untuk 
mengubah atau menghapuskan peraturan tersebut, meskipun peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Regulasi berkaitan dengan tempat. Ketika 
peraturan dibuat, Masyarakat selalu bergantung pada kepentingan individu tertentu dan dapat 
menimbulkan perdebatan yang membingungkan para elit politik. Masalah Pemberian gelar doktor 
kehormatan kepada politisi dan pejabat publik dapat menjadi paradoks, sehingga menimbulkan 
ketidaksepakatan tentang mengapa gelar doktor honoris causa diberikan. Pertanyaan ini muncul karena 
peraturan pemberian gelar doktor honoris causa tidak memperhatikan asas-asas hukum yang memberikan 
arah, tujuan, dan makna yang esensial, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, peraturan 
tersebut menjadi peraturan yang kaku dan tidak memberikan konsekuensi hukum untuk menjamin 
stabilitas hukum.