Problematika Hukum Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Perpektif Demokrasi

Abstract

Pembangunan system demokrasi yang bersumber dari rakyat membuka celah System pemilu di 
daerah yang memberikan ruang kepada partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dengan 
berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas 
pemerintahan merupakan beberapa aspek demokrasi yang dipengaruhi oleh aturan dan prosedur 
pemilu politik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normative, dalam penelitian 
hukum normative membahas mengenai Eksistensi Regulasi pemilihan kepala daerah idealnya dapat 
meningkatkan kualitas demokrasi Namun problematika yang terjadi kurangnya transparansi 
peraturan dan dominasi partai besar dalam system pilkada di daerah daerah yang merusak nilai nilai 
demokrasi itu sendiri serta perbandingan undang-undang di negara maju Dimana negara maju 
cenderung memiliki peraturan yang mendorong pluralisme politik dan integritas proses seleksi, 
sehingga berkontribusi terhadap kepuasan publik dan partisipasi yang lebih besar.